|

| |
Berita
|
Balai Bahasa
Indonesia Pertama di Australia Resmi Berdiri |
Sabtu, 26/4/2008 | 18:48 WIB
BRISBANE, SABTU -
Pengembangan pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di
Australia semakin mendapat dukungan kuat. Selain sejalan dengan
komitmen kuat pemerintah federal Australia untuk mendukung
pengajaran Bahasa Indonesia di negara itu, kini untuk kali pertama
di Australia resmi berdiri Balai Bahasa Indonesia (BBI).
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja
Sama Internasional Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas),
Agus Sartono, mengemukakan, BBI itu resmi berdiri dan berada di
Perth, Australia Barat, sejak 22 April. "Balai Bahasa Indonesia di
Perth itu adalah yang pertama di Australia dan diresmikan Konsul
RI di Perth, Aloysius L Madja, pada tabggal 22 April ," katanya
sebagaimana dilaporkan Antara yang menghubunginya dari
Sydney, Sabtu (26/4).
Dikemukakan pula bahwa kehadiran
BBI itu akan semakin mendukung pengembangan pengajaran bahasa dan
budaya Indonesia di negara bagian Australia Barat. "Keberadaannya
pun sejalan dengan komitmen kuat Pemerintah Federal Australia
untuk mendukung pengajaran Bahasa Indonesia di negara itu,"
katanya.
Agus Sartono, yang selama 15 bulan terakhir menjabat Atase
Pendidikan dan Kebudayaan RI di KBRI Canberra ini mengatakan,
pembentukan BBI itu merupakan hasil kerja sama baik antara
Konsulat RI Perth dan Westralian Indonesian Language Teachers
Association (Perhimpunan Para Guru Bahasa Indonesia Australia
Barat - WILTA).
"Kehadiran BBI itu tidak dapat dilepaskan dari peran Konsul RI di
Perth, Dr Aloysius L Madja, bekerja sama dengan Wilta dan para
pemangku kepentingan lain sehingga BBI dapat hadir di Australia
Barat mulai 2008," katanya menambahkan.
Pada bagian lain penjelasannya,
Agus Sartono berharap agar semua pihak terkait mendukung
pembentukan BBI pertama di Australia itu karena ia merupakan
investasi bagi Indonesia dan Australia dalam memperkuat hubungan
bilateral dalam jangka panjang. "Dalam konteks kepentingan
nasional, kehadiran BBI ini sangat sejalan dengan program
pemerintah RI untuk menggalakkan pengajaran bahasa Indonesia di
luar negeri" tambahnya.
Terkait dengan latar belakang pembentukan BBI, Agus mengemukakan,
rapat koordinasi para atase pendidikan dan kebudayaan (adikbud)
Depdiknas di Bandung, 2-4 Desember 2007, antara lain mengamanatkan
adanya upaya meningkatkan pengajaran Bahasa Indonesia di luar
negeri.
Menurut catatan ANTARA, ketika menjabat Adikbud RI di KBRI
Canberra, Agus Sartono termasuk pejabat publik yang memberikan
dukungan konkret kepada BBI di Perth ini. Dukungan itu antara lain
berupa pemberian bantuan dana sebesar 10.000 dolar Australia atau
lebih dari Rp 80 juta rupiah.
Selanjutnya Agus Sartono mengharapkan BBI bisa berkembang menjadi
organisasi nirlaba yang bisa berjalan sendiri dengan baik,bahkan
bisa menjadi pusat uji kemampuan berbahasa Indonesia (UKBI) bagi
para penutur asing di Australia Barat.
Mengenai komitmen Australia pada pentingnya pengajaran
bahasa-bahasa asing, khususnya bahasa-bahasa Asia, termasuk bahasa
Indonesia, tercermin dari pernyataan Menteri Luar Negeri Stephen
Smith dan Konferensi Tingkat Tinggi Australia atau KTT 2020 yang
diikuti sedikitnya 1.000 warga Australia di Canberra baru-baru ini.
Menlu Smith mengatakan, Australia mutlak perlu memiliki lebih
banyak generasi muda yang belajar dan bisa berbahasa asing,
khususnya bahasa-bahasa Asia seperti Bahasa Indonesia, China,
Jepang, dan Korea, untuk mendukung peran diplomasi, hubungan luar
negeri dan keterlibatan Australia dalam pergaulan dengan
bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik.
Source:
http://www.kompas.co.id/index.php/read/xml/2008/04/26/1848496/balai.bahasa.indonesia.pertama.di.australia.resmi.berdiri
|
Return to top |
02 Jan 2008 14:00
Balai Bahasa Indonesia, Upaya Promosi Bahasa di Australia Barat
Pada tanggal 27 Desember 2007,
Konsulat Republik Indonesia di Perth bekerjasama dengan Kedutaan Besar
RI di Canberra dan Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia di Australia Barat
(WILTA) telah bertemu untuk menggagas suatu terobosan promosi Bahasa
Indonesia, yaitu melalui pembentukan Balai Bahasa Indonesia di Perth.
Hadir pada pertemuan tersebut
Konsul RI Dr. Aloysius L. Madja, Atase Pendidikan (Atdik) KBRI Canberra
Dr. Agus Sartono, Pejabat Fungsi Pensosbud KBRI Canberra dan staf serta
Presiden WILTA Sue Cooper didampingi pendahulunya Karen Bailey.
Konsul RI dalam sambutannya
menyatakan sangat mendukung gagasan untuk membentuk Balai Bahasa,
sebagai suatu tindak lanjut dari rapat koordinasi perwakilan-perwakilan
RI se-Australia di Brisbane beberapa waktu lalu, dan berterimakasih
kepada WILTA yang telah ikut merumuskan anggaran dasar lembaga tersebut.
Menurut Dr. Madja, pembentukan
Balai Bahasa tersebut sangat tepat waktunya dengan rencana pemberlakuan
Undang-Undang Bahasa Indonesia 2008 yang khususnya mewajibkan setiap
pekerja asing di Indonesia memiliki sertifikasi keterampilan berbahasa
Indonesia melalui ujian kompetensi bahasa Indonesia.
Proyek Percontohan
Pertama
Sementara itu, Atase Pendidikan
RI Dr. Agus Sartono menyatakan bahwa Balai Bahasa ini akan menjadi
proyek percontohan pertama lembaga bahasa Indonesia di luar negeri.
Beliau menyatakan siap mendukung dengan menyediakan buku-buku panduan
dan bahan-bahan pelajaran lain yang diperlukan. Lebih lanjut, Atdik juga
akan mengupayakan bantuan dana bagi operasionalisasi awal Balai Bahasa,
dan dana berkelanjutan dalam rangka kerjasama kelembagaan dari
Departemen Pendidikan Nasional.
Pertemuan membahas berbagai
pelayanan yang kiranya dapat disediakan Balai Bahasa Indonesia di
Australia Barat, seperti kursus bahasa, kelas seni-budaya, dan
penyediaan tenaga guru-guru Bahasa Indonesia yang kompeten, serta
penerjemahan.
Sulitnya Belajar Bahasa
Indonesia di Australia
Pada kesempatan pertemuan,
Mantan Presiden WILTA Karen Bailey menyampaikan bahwa banyak warga
Australia yang berminat belajar dan memperdalam pengetahuan bahasa
Indonesia tetapi mereka mendapat kesulitan karena tidak ada lembaga
bahasa khusus yang menanganinya.
Saat Indonesia menjadi bintang
utama pada pameran Perth Royal Show bulan September lalu, sudah 40 orang
yang mendaftar belajar bahasa Indonesia ketika datang ke Paviliun
Indonesia. Akan tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana.
Diharapkan melalui Balai Bahasa ini, keinginan masyarakat Australia yang
ingin belajar Bahasa Indonesia menjadi tertampung dan juga dapat menjadi
wadah bagi guru-guru bahasa Indonesia Australia.
Pembentukan Balai Bahasa
Indonesia ditujukan untuk menjadi pusat kegiatan bahasa, seni, dan
budaya Indonesia yang dapat berperan langsung di tengah masyarakat
Australia. Diharapkan melalui lembaga seperti ini, kaum muda Australia
akan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam, objektif, dan berimbang
mengenai Indonesia.
Kerjasama KBRI Canberra dengan Perwakilan-perwakilan se-Australia
merupakan sinergi yang baik dalam rangka memajukan hubungan people to
people yang diharapkan pada akhirnya akan memperkuat hubungan bilateral
kedua negara, yang antara lain dilakukan melalui Balai Bahasa Indonesia.
(Sumber: KJRI Perth)
Source:
http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=2710 |
Return to top
Professor David T Hill reports back after his
attendance at the 2020 Summit
There were 100
participants in this stream and more than a dozen sub-themes were pursued during
the course of the weekend, with only a small number proceeding to final
incorporation into the interim report.
The
stream strongly
supported the importance of Asia and Asia literacy to Australia’s future. In the
38-page report, produced at the close of the Summit and handed to the PM in the
final session (to be made public through the Summit website), the stream report
included three ambitions for 2020, two of which were:
-
To reinvigorate &
deepen our engagement with Asia and the Pacific.
-
To ensure that
the major languages and cultures of our region are no longer foreign to
Australians but are familiar and mainstreamed into Australian society.
These elements were
elaborated upon in various of the Priority Themes, included specifically:
A campaign to
develop regional literacy:
-
A comprehensive,
cross-agency, national strategic plan for a major reinvigoration of Asia
literacy in Australia, to enhance our global engagement in trade, security and
people to people exchanges.
-
Commence a more
focussed effort to recruit foreign language teachers from local communities
and overseas, and to enhance Australia’s foreign language teaching skills.
-
Link thousands of
young Australians to Asian communities through support for school twinning,
exchange programs, mentoring, in-country and community-based learning
programs.
Given the numbers
of participants involved in the stream who focussed on this particular theme –
fluctuating from about half a dozen to more than two dozen in different sessions
-- and the variety of perspectives drawn together, the wording was a
collaborative broad-brush outcome, incorporating general directions, and
avoiding splitting a general agreement with unproductive details.
I want to record my
personal appreciation particularly to Dr George Quinn (ANU), who prior to the
Summit had convened a meeting of several Asianist participants and prepared a
‘discussion starter’ document, and to Prof. Tim Lindsey (U.Melb.) whose work
distilling general discussion into a core draft, and whose chairing of the final
tight group discussions enabled a consensual document to go forward. That
working document, ‘Australia’s 2020 Asia Vision’ is appended.
Among the
challenges we faced in framing our document (and our ideas) were the
exhortations by the Summit convenors that the ideas forthcoming be ‘big’
(resulting in lots of strategic detail being omitted) and ‘new’. For many of us,
the challenge of Asia literacy did not seem ‘new’, yet remained a glaring and
unaddressed need, central to Australia’s future, and something which we felt it
was imperative to advance to the Summit report.
Personally, I left
the Summit exhausted, delighted that ‘Asia literacy’ had made it into the
Report, optimistic still that the Rudd government is sympathetic to our cause.
However, I remain wary as to what concrete policies will ultimately flow from
this very stimulating weekend, and when we might see the sea-change we need in
funding Asian studies at all levels.
Professor David T. Hill
Chair of Southeast Asian Studies
School of Social Sciences and Humanities
Faculty of Arts & Education
MURDOCH UNIVERSITY WESTERN AUSTRALIA
Sunday, 20 April 2008
Australia’s
2020 Asia Vision
Australia needs a
platform in place to be a sustainable high performance community through 2050
and beyond.
Asia is rapidly
rising. By 2020
Asia will have grown to 43% of world GDP and
Asia’s economy
will be larger than the US and Europe combined. Australia is uniquely positioned
geographically to benefit. A first order priority is a rigorous refocus on
enmeshing ourselves in our neighborhood.
However, falling
Asia literacy is letting us down. The rhetoric of our improved engagement in the
Asia Pacific remains unmatched by performance. More people studied Asia in 1960
than they do today. We are the lowest ranked OECD country for second language
skills.
Drawing on ideas
generated by the 2020 Youth Summit we need to harness Australia’s youthful
curiosity and sense of adventure to renew our nation’s engagement with Asia if
we are to maximize our potential to engage globally. Australia’s Asia 2020
vision is based on the urgent need to mainstream Asia literacy to secure our
future.
GOAL
By 2020 for
Australians the major languages and cultures of our region are no longer foreign
but familiar and mainstreamed into Australian society.
By 2020, 60 per
cent of all Australians will speak a second language, as a means of securing our
prosperity and identity into the future.
A comprehensive,
cross-agency, national strategic plan for a major reinvigoration of Australia’s
fast diminishing Asia literacy, to build the software for our global engagement
in trade, security and culture. Education at all levels is the key to
re-skilling our nation for the ‘Asian century’ and is needed now.
STRATEGY
A national
strategy:
·
by 2020 a comprehensive national
Asia literacy
strategy at all levels of the education system, backed by funding at least
equivalent to the former NALSSAS plan, will have re-skilled Australia to
capitalize on opportunities in
Asia.
·
By 2020
Australia will no
longer be the worst-ranked OECD country for second language skills. It will be
positioned to benefit from the economic reality of an increasingly Asia-centric
world.
Australians directly experiencing Asia:
·
by 2020 tens of thousands of young Australians will be linked
to Asian communities through support for school twinning, exchange programs,
mentoring, in-country and community-based learning programs.
·
Barriers to Australians studying in
Asia will have
been removed, including a review of travel advisories.
Mainstreaming language education:
·
by 2020, learning a second language (Asian and others),
integrating regional world views and ways of knowing, will be compulsory in our
education system. This would strengthen the work of the United Nations by
promoting interfaith and intercultural dialogue between the communities of our
region.
·
This will be supported by re-invigorated professional teacher
training, including for native speakers and our ethnic communities. Chinese,
Japanese and Indonesian will be priority languages but a wide range of other
languages will be available
·
By 2020 structural incentives including course bonus points,
University fee exemptions (eg. HECS) and other financial incentives will have
rebuilt Asian studies in our universities to be global leaders, by creating
renewed institutional expertise and increasing student numbers.
Return to top
|