Balai Bahasa Indonesia Perth

            The place to learn about Indonesian language and culture.......


A CONCEPT INITIATED THROUGH THE WESTRALIAN INDONESIAN LANGUAGE TEACHERS’ ASSOCIATION (WILTA) IN CONJUNCTION WITH
THE CONSULATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA PERTH AND THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CANBERRA      

 

Home

Berita

 

Balai Bahasa Indonesia Pertama di Australia Resmi Berdiri
Sabtu, 26/4/2008 | 18:48 WIB

BRISBANE, SABTU - Pengembangan pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di Australia semakin mendapat dukungan kuat. Selain  sejalan dengan komitmen kuat pemerintah federal Australia untuk mendukung pengajaran Bahasa Indonesia di negara itu, kini untuk kali pertama di Australia resmi berdiri Balai Bahasa Indonesia (BBI).

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Agus Sartono, mengemukakan,  BBI itu resmi berdiri dan berada di Perth, Australia Barat, sejak 22 April. "Balai Bahasa Indonesia di Perth itu adalah yang pertama di Australia dan diresmikan Konsul RI di Perth, Aloysius L Madja, pada tabggal 22 April ," katanya sebagaimana dilaporkan Antara yang menghubunginya dari Sydney, Sabtu (26/4).

Dikemukakan pula bahwa kehadiran BBI itu akan semakin mendukung pengembangan pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di negara bagian Australia Barat. "Keberadaannya pun sejalan dengan komitmen kuat Pemerintah Federal Australia untuk mendukung pengajaran Bahasa Indonesia di negara itu," katanya.
       
Agus Sartono, yang selama 15 bulan terakhir menjabat Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di KBRI Canberra ini mengatakan,  pembentukan BBI itu merupakan hasil kerja sama baik antara Konsulat RI Perth dan Westralian Indonesian Language Teachers Association (Perhimpunan Para Guru Bahasa Indonesia Australia Barat - WILTA).
       
"Kehadiran BBI itu tidak dapat dilepaskan dari peran Konsul RI di Perth, Dr Aloysius L Madja, bekerja sama dengan Wilta dan para pemangku kepentingan lain sehingga BBI dapat hadir di Australia Barat mulai 2008," katanya menambahkan.

Pada bagian lain penjelasannya, Agus Sartono berharap agar semua pihak terkait mendukung pembentukan BBI pertama di Australia itu karena ia merupakan investasi bagi Indonesia dan Australia dalam memperkuat hubungan bilateral dalam jangka panjang. "Dalam konteks kepentingan nasional, kehadiran BBI ini sangat sejalan dengan program pemerintah RI untuk menggalakkan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri" tambahnya.
      
Terkait dengan latar belakang pembentukan BBI, Agus mengemukakan, rapat koordinasi para atase pendidikan dan kebudayaan (adikbud) Depdiknas di Bandung, 2-4 Desember 2007, antara lain mengamanatkan adanya upaya meningkatkan pengajaran Bahasa Indonesia di luar negeri.
      
Menurut catatan ANTARA, ketika menjabat Adikbud RI di KBRI Canberra, Agus Sartono termasuk pejabat publik yang  memberikan dukungan konkret kepada BBI di Perth ini. Dukungan itu antara lain berupa pemberian bantuan dana sebesar 10.000 dolar Australia atau lebih dari Rp 80 juta rupiah.
      
Selanjutnya Agus Sartono mengharapkan BBI bisa berkembang menjadi organisasi nirlaba yang bisa berjalan sendiri dengan baik,bahkan bisa menjadi pusat uji kemampuan berbahasa Indonesia (UKBI) bagi para penutur asing di Australia Barat.
      
Mengenai komitmen Australia pada pentingnya pengajaran bahasa-bahasa asing, khususnya bahasa-bahasa Asia, termasuk bahasa Indonesia, tercermin dari pernyataan Menteri Luar Negeri Stephen Smith dan Konferensi Tingkat Tinggi Australia atau KTT 2020 yang diikuti sedikitnya 1.000 warga Australia di Canberra baru-baru ini.
     
Menlu Smith mengatakan, Australia mutlak perlu memiliki lebih banyak generasi muda yang belajar dan bisa berbahasa asing, khususnya bahasa-bahasa Asia seperti Bahasa Indonesia, China, Jepang, dan Korea, untuk mendukung peran diplomasi, hubungan luar negeri dan keterlibatan Australia dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik.

Source: http://www.kompas.co.id/index.php/read/xml/2008/04/26/1848496/balai.bahasa.indonesia.pertama.di.australia.resmi.berdiri

Return to top

 

02 Jan 2008 14:00

Balai Bahasa Indonesia, Upaya Promosi Bahasa di Australia Barat

Pada tanggal 27 Desember 2007, Konsulat Republik Indonesia di Perth bekerjasama dengan Kedutaan Besar RI di Canberra dan Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia di Australia Barat (WILTA) telah bertemu untuk menggagas suatu terobosan promosi Bahasa Indonesia, yaitu melalui pembentukan Balai Bahasa Indonesia di Perth.

Hadir pada pertemuan tersebut Konsul RI Dr. Aloysius L. Madja, Atase Pendidikan (Atdik) KBRI Canberra Dr. Agus Sartono, Pejabat Fungsi Pensosbud KBRI Canberra dan staf serta Presiden WILTA Sue Cooper didampingi pendahulunya Karen Bailey.

Konsul RI dalam sambutannya menyatakan sangat mendukung gagasan untuk membentuk Balai Bahasa, sebagai suatu tindak lanjut dari rapat koordinasi perwakilan-perwakilan RI se-Australia di Brisbane beberapa waktu lalu, dan berterimakasih kepada WILTA yang telah ikut merumuskan anggaran dasar lembaga tersebut.

Menurut Dr. Madja, pembentukan Balai Bahasa tersebut sangat tepat waktunya dengan rencana pemberlakuan Undang-Undang Bahasa Indonesia 2008 yang khususnya mewajibkan setiap pekerja asing di Indonesia memiliki sertifikasi keterampilan berbahasa Indonesia melalui ujian kompetensi bahasa Indonesia.

Proyek Percontohan Pertama

Sementara itu, Atase Pendidikan RI Dr. Agus Sartono menyatakan bahwa Balai Bahasa ini akan menjadi proyek percontohan pertama lembaga bahasa Indonesia di luar negeri. Beliau menyatakan siap mendukung dengan menyediakan buku-buku panduan dan bahan-bahan pelajaran lain yang diperlukan. Lebih lanjut, Atdik juga akan mengupayakan bantuan dana bagi operasionalisasi awal Balai Bahasa, dan dana berkelanjutan dalam rangka kerjasama kelembagaan dari Departemen Pendidikan Nasional.

Pertemuan membahas berbagai pelayanan yang kiranya dapat disediakan Balai Bahasa Indonesia di Australia Barat, seperti kursus bahasa, kelas seni-budaya, dan penyediaan tenaga guru-guru Bahasa Indonesia yang kompeten, serta penerjemahan.

Sulitnya Belajar Bahasa Indonesia di Australia

Pada kesempatan pertemuan, Mantan Presiden WILTA Karen Bailey menyampaikan bahwa banyak warga Australia yang berminat belajar dan memperdalam pengetahuan bahasa Indonesia tetapi mereka mendapat kesulitan  karena tidak ada lembaga bahasa khusus yang menanganinya.

Saat Indonesia menjadi bintang utama pada pameran Perth Royal Show bulan September lalu, sudah 40 orang yang mendaftar belajar bahasa Indonesia ketika datang ke Paviliun Indonesia. Akan tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana. Diharapkan melalui Balai Bahasa ini, keinginan masyarakat Australia yang ingin belajar Bahasa Indonesia menjadi tertampung dan juga dapat menjadi wadah bagi guru-guru bahasa Indonesia Australia.

Pembentukan Balai Bahasa Indonesia ditujukan untuk menjadi pusat kegiatan bahasa, seni, dan budaya Indonesia yang dapat berperan langsung di tengah masyarakat Australia. Diharapkan melalui lembaga seperti ini, kaum muda Australia akan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam, objektif, dan berimbang mengenai Indonesia.
 
Kerjasama KBRI Canberra dengan Perwakilan-perwakilan se-Australia merupakan sinergi yang baik dalam rangka memajukan hubungan people to people yang diharapkan pada akhirnya akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, yang antara lain dilakukan melalui Balai Bahasa Indonesia. (Sumber: KJRI Perth)
 

Source: http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=2710

Return to top

Professor David T Hill reports back after his attendance at the 2020 Summit

There were 100 participants in this stream and more than a dozen sub-themes were pursued during the course of the weekend, with only a small number proceeding to final incorporation into the interim report.

The stream strongly supported the importance of Asia and Asia literacy to Australia’s future. In the 38-page report, produced at the close of the Summit and handed to the PM in the final session (to be made public through the Summit website), the stream report included three ambitions for 2020, two of which were:

  • To reinvigorate & deepen our engagement with Asia and the Pacific.
  • To ensure that the major languages and cultures of our region are no longer foreign to Australians but are familiar and mainstreamed into Australian society.

These elements were elaborated upon in various of the Priority Themes, included specifically:

A campaign to develop regional literacy:

  • A comprehensive, cross-agency, national strategic plan for a major reinvigoration of Asia literacy in Australia, to enhance our global engagement in trade, security and people to people exchanges.
  • Commence a more focussed effort to recruit foreign language teachers from local communities and overseas, and to enhance Australia’s foreign language teaching skills.
  • Link thousands of young Australians to Asian communities through support for school twinning, exchange programs, mentoring, in-country and community-based learning programs.

Given the numbers of participants involved in the stream who focussed on this particular theme  – fluctuating from about half a dozen to more than two dozen in different sessions -- and the variety of perspectives drawn together, the wording was a collaborative broad-brush outcome, incorporating general directions, and avoiding splitting a general agreement with unproductive details.

I want to record my personal appreciation particularly to Dr George Quinn (ANU), who prior to the Summit had convened a meeting of several Asianist participants and prepared a ‘discussion starter’ document, and to Prof. Tim Lindsey (U.Melb.) whose work distilling general discussion into a core draft, and whose chairing of the final tight group discussions enabled a consensual document to go forward. That working document, ‘Australia’s 2020 Asia Vision’ is appended.

Among the challenges we faced in framing our document (and our ideas) were the exhortations by the Summit convenors that the ideas forthcoming be ‘big’ (resulting in lots of strategic detail being omitted) and ‘new’. For many of us, the challenge of Asia literacy did not seem ‘new’, yet remained a glaring and unaddressed need, central to Australia’s future, and something which we felt it was imperative to advance to the Summit report.

Personally, I left the Summit exhausted, delighted that ‘Asia literacy’ had made it into the Report, optimistic still that the Rudd government is sympathetic to our cause. However, I remain wary as to what concrete policies will ultimately flow from this very stimulating weekend, and when we might see the sea-change we need in funding Asian studies at all levels.

Professor David T. Hill
Chair of Southeast Asian Studies
School of Social Sciences and Humanities

Faculty of Arts & Education
MURDOCH UNIVERSITY WESTERN AUSTRALIA
Sunday, 20 April 2008

Australia’s 2020 Asia Vision

Australia needs a platform in place to be a sustainable high performance community through 2050 and beyond.

Asia is rapidly rising. By 2020 Asia will have grown to 43% of world GDP and Asia’s economy will be larger than the US and Europe combined. Australia is uniquely positioned geographically to benefit.  A first order priority is a rigorous refocus on enmeshing ourselves in our neighborhood.

However, falling Asia literacy is letting us down. The rhetoric of our improved engagement in the Asia Pacific remains unmatched by performance. More people studied Asia in 1960 than they do today. We are the lowest ranked OECD country for second language skills.

Drawing on ideas generated by the 2020 Youth Summit we need to harness Australia’s youthful curiosity and sense of adventure to renew our nation’s engagement with Asia if we are to maximize our potential to engage globally. Australia’s Asia 2020 vision is based on the urgent need to mainstream Asia literacy to secure our future.

GOAL

By 2020 for Australians the major languages and cultures of our region are no longer foreign but familiar and mainstreamed into Australian society.

By 2020, 60 per cent of all Australians will speak a second language, as a means of securing our prosperity and identity into the future.

A comprehensive, cross-agency, national strategic plan for a major reinvigoration of Australia’s fast diminishing Asia literacy, to build the software for our global engagement in trade, security and culture.  Education at all levels is the key to re-skilling our nation for the ‘Asian century’ and is needed now.

STRATEGY

A national strategy:

·         by 2020 a comprehensive national Asia literacy strategy at all levels of the education system, backed by funding at least equivalent to the former NALSSAS plan, will have re-skilled Australia to capitalize on opportunities in Asia.

·         By 2020 Australia will no longer be the worst-ranked OECD country for second language skills.  It will be positioned to benefit from the economic reality of an increasingly Asia-centric world. 

Australians directly experiencing Asia:

·         by 2020 tens of thousands of young Australians will be linked to Asian communities through support for school twinning, exchange programs, mentoring, in-country and community-based learning programs.

·         Barriers to Australians studying in Asia will have been removed, including a review of travel advisories.

Mainstreaming language education:

·         by 2020, learning a second language (Asian and others), integrating regional world views and ways of knowing, will be compulsory in our education system. This would strengthen the work of the United Nations by promoting interfaith and intercultural dialogue between the communities of our region.

·         This will be supported by re-invigorated professional teacher training, including for native speakers and our ethnic communities. Chinese, Japanese and Indonesian will be priority languages but a wide range of other languages will be available

·         By 2020 structural incentives including course bonus points, University fee exemptions (eg. HECS) and other financial incentives will have rebuilt Asian studies in our universities to be global leaders, by creating renewed institutional expertise and increasing student numbers.

Return to top

   


Paul's Webs
Website Design & Management
ABN: 62 419 835 540
Phone:  0403 764 607